ABSTRAK :

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMENKOMINFO Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing yang mengatur bahwa pelaksanaan proses seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) diatur dalam dokumen tersendiri.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2005; PP No. 7 Tahun 2009; PERPRES No. 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 111 Tahun 2007; PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 91 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2010; PERMENKOMINFO No. 27/P/M.KOMINFO/8/2008; PERMENKOMINFO No. 17/P/M. KOMINFO/7/2009; PERMENKOMINFO No. 22/PER/M.KOMINFO/11//2011; PERMENKOMINFO No. 23/PER/M.KOMINFO/11//2011; PERMENKOMINFO No. 5/PER/M.KOMINFO/2//2012; dan PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan lampiran PERMENKOMINFO Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

CATATAN :

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2013, ditetapkan tanggal 21 Februari 2013.

Lamp. : 63 hlm.