Penetapan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Muhammad Ibrahim (Pemohon)

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Penetapan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Permohonan Pemohon terhadap pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) terkait UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

1. Alem Sonni (Pemohon I)
2. Fajar Arifianto Isnugroho, S.sos, M.si (II)
3. Achmad Zamzami, S.E.,M.M (Pemohon III)
4. Arie Andyka, S.H. (Pemohon IV)
5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan (Pemohon V)

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 (2) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

• Bahwa UU Penyiaran merupakan Undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Berlakunya UU Penyiaran telah mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam pengelolaan system penyiaran di Indonesia. Perubahan paling fenomenal adalah adanya pendelegasian kewenangan secara terbatas (limited of authority) terhadap pengelolaan penyiaran yang sebelumnya.
• Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU Penyiaran maka proses proses pemilihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPI dilakukan secara langsung oleh DPR. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, hanya memiliki keterkaitan administrasi dan keuangan KPI.
• Pada Pasal 10 ayat ayat (1) UU Penyiaran mengatur mengenai untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan Pada Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran mengatur mengenai Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI daerah dipilih oleh DPRD dari masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
• Pada Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran mengatur tentang posisi pemerintah dalam proses pemilihan anggota KPI.
• Mengingat dictum dalam Pasal 61 ayat (2) UU penyiaran serta mekanisme procedural yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran, ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam proses pemilihan anggota KPI tidak dikenal adanya mekanisme melalui Panitia Seleksi.

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (UU Penyiaran)

Pemohon I: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Pemohon II: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Pemohon III:  Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

Pemohon IV: Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVI)

Pemohon V: Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI)

Pemohon VI: Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

• Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI.
• Pemohon mendalilkan bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab XA UUD 1945.
• Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
• Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Putusan Uji Materil atas Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Edy Cahyono (Pemohon I)
2. Nenda Inasa Fadhilah (Pemohon II)
3. Amrie Hakim (Pemohon III)
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia/PBHI (Pemohon IV)
5. Aliansi Jurnalis Independen/AJI (Pemohon V)
6. Lembaga Bantuan Hukum Pers/LBH Pers (Pemohon VI)

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon

Permohonan Pengujian undang-undang di MK.

Adapun pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasa 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

• Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum
• Melanggar Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Melanggar Asas Lex Certa dan Kepastian Hukum
• Sangat Berpotensi Disalahgunakan
• Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Menyebarkan Informasi
• Mempunyai Efek Jangka Panjang Yang Menakutkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia)

DPR dan Pemerintah

Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta.
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan dikecualikan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Negara.
3. Memerintahkan amar putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon dimuat dalam Berita Negara

Permohonan Uji Materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

DPR RI dan Pemerintah yang dalam hal ini Kuasa Presiden RI ditujukan kepada Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM

Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers

Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing atas  Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 yat (2) UU Pers dimana Pemohon sebagai pemiilik badan usaha penerbitan yang berbentuk CV dan tidak berbadan hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan pasal  a quo terkait yang membatasi persyaratan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia.

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

• Komisi Nasional Perlindungan Anak
• Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat
• Perorangan Anak Indonesia, yang terdiri dari:

1. Alfie Sekar Nadia
2. Faza Ibnu Ubaydillah

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 46 ayat (3) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Dalam konteks kewajiban negara dan pemerintah menjalankan pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, maka anak-anak diakui secara konstitusional mempunyai hak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu ‘penganugerahan hakhak social kepada rakyatnya.

Bahwa hak-hak konstitusional dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 tidak lain merupakan hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan politik tertinggi (sebagaimana terminologi Carl Schmit) untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak konstitusional anak. Dengan demikian, paska amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan politik tertinggi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional anak menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan hak anak (to fulfill the rights of the child) dan perlindungan hak-hak anak (to protect the right of the child), termasuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari bahaya rokok dan atau merokok  yang terbukti secara factual, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan umum (public knowledge; notoire feiten) bahwa merokok sudah mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang. 

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Muhammad Habibi, S.H., M.H. (Pemohon)          

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI Tahun 1945

1. Tidak terdapat satupun penjelasan (definisi yuridis dan ruang lingkup) terhadap frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga perumusan norma hukum tersebut belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan nyata, dengan kata lain hal ini kontradiktif dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE.
2. Ketidakpastian rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah berdampak kepada banyaknya masyarakat, salah satunya terhadap Pemohon, yang menjadi korban kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara memplisitkan ketiga frasa tersebut sesuai dengan penafsiran dan selera masing-masing.

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas (UU ITE).

Habiburokhman,S.H., M.H.. (Pemohon I)                 

Asma Dewi (Pemohon II)

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28E ayat (3) 28F UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Para Pemohon untuk diuji dalam Perkara adalah:

• Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE
• Bahwa berbeda dengan istilah suku, agama dan ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang makna dan batasannya, istilah “Antargolongan” mengandung ketidak jelasan apa makna dan batasannya.
• Bahwa dalam hukum pidana sudah dikenal istilah golongan yang dalam pasal 156 KUHP

Putusan Uji Materil atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing SE (Pemohon)

Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerintah RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

1. Pasal 1 ayat (2): "Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."
2. Pasal 9 ayat (2): "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia."
3. Pasal 18 ayat (3): "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghiudpan yang layak bagi kemanusiaan"
2. Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum"
3. Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
4. Pasal 28I: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
5. Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 4 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

1. Perusahaan Permohon adalah perusahaan penerbitan media lokal yang berkedudukan di Kotabumi, Lampung Utara, yang berbentuk badan usaha CV.
2. Alasan Pemohon tetap menggunakan badan usaha CV karena pendirian perusahaan pers di daerah khususnya pengesahan akta pendirian cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lampung Utara, sedangkan pendirian perusahaan pers berbadan hukum Perseoran Terbatas (PT) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta harus menyertakan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,-. Syarat jumlah modal dasar minimal ini sangat memberatkan Pemohon mendirikan perusahaan pers di daerah khususnya di Kabupaten Lampung Utara karena berdasarkan perhitungan bisnis tidak menguntungkan.
3. Bahwa sebelum UU Pers diberlakukan pada tahun 1999, tidak ada pembatasan dan larangan atas pasal-pasal a quo, sampai dengan tahun 2010 sekitar 200 perusahaan pers dientuk dan didirikan berbadan usaha CV dan sejak UU Pers diundangkan tetap menjadi anggota Dewan Pers, tidak pernah menimbulkan masalah hukum di bidang penerbitan pers.
4. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 18 ayat (3) UU Pers telah meniadakan hak konstitusional Pemohon
5. Kerugian hak konstitusional Pemohon akibat pasal-pasal a quo, semakin dikuatkan dengan adaya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers diberlakukan secara efektif oleh Dewan Pers pada tahun 2014.